RUANG BEKASI — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bekasi menyerahkan dokumen administrasi kepengurusan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bekasi sebagai bentuk komitmen dalam menjaga tertib administrasi partai politik sekaligus mendukung penyelenggaraan Pemilu 2029 yang transparan dan berintegritas.
Penyerahan dokumen tersebut dilakukan dalam agenda audiensi dan silaturahmi di Kantor Bawaslu Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Utara, Kamis (30/7/2026). Pertemuan ini juga menjadi wadah memperkuat koordinasi antara partai politik dan lembaga pengawas pemilu sejak dini.
Audiensi dipimpin langsung Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi, bersama jajaran komisioner, yakni Shahril Hasibuan, Aan Hasanah, Khoirudin, Syahroji, dan Hafid Hadi Wijaya. Sementara dari DPD PSI Kabupaten Bekasi hadir Ketua Harian H. Dilay, Sekretaris DPD M. Rizki Muhsin, Liaison Officer (LO) partai, serta jajaran pengurus lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu mengapresiasi langkah DPD PSI Kabupaten Bekasi yang dinilai aktif melakukan pemutakhiran data kepengurusan pada Semester I dan Semester II Tahun 2026. Kordiv Pengawasan Bawaslu, Syahroji, bersama Hafid Hadi Wijaya, menilai pembaruan data secara berkala merupakan bagian penting dalam menjaga akurasi administrasi partai politik.
Bawaslu juga menekankan pentingnya kesesuaian antara dokumen kepengurusan yang disampaikan dengan data yang tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) milik KPU sebagai upaya menciptakan tata kelola administrasi yang tertib dan akuntabel.
Pada kesempatan itu, Khoirudin menyampaikan bahwa pada Pemilu 2024 PSI Kabupaten Bekasi mengajukan sekitar 3.800 anggota untuk proses verifikasi, dengan lebih dari 2.000 anggota dinyatakan memenuhi syarat.
Saat ini, jumlah anggota PSI Kabupaten Bekasi tercatat meningkat menjadi sekitar 4.000 orang yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), serta didukung struktur kepengurusan yang telah terbentuk hingga 187 desa dan kelurahan di Kabupaten Bekasi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi, mengatakan lembaganya kini telah berstatus Satuan Kerja (Satker) Tipe A dengan struktur organisasi yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu.
Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Bekasi yang dinilai berjalan kondusif. Menurutnya, sejumlah laporan administrasi yang masuk berhasil diselesaikan di tingkat daerah sehingga mampu meminimalkan sengketa yang berlanjut ke Mahkamah Konstitusi.
Menghadapi Pemilu 2029, Akbar menilai partai politik perlu mulai menyiapkan strategi yang mampu menjangkau pemilih muda. Pasalnya, Generasi Z dan Milenial diperkirakan akan mendominasi komposisi pemilih pada pesta demokrasi mendatang.
“Pemilu merupakan kompetisi yang diatur oleh regulasi, baik Perbawaslu maupun PKPU. Karena itu, kami berharap komunikasi dan koordinasi dengan seluruh partai politik terus terjalin untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat, berkualitas, dan berintegritas di Kabupaten Bekasi,” ujar Akbar dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/7/2026).
Sementara itu, Sekretaris DPD PSI Kabupaten Bekasi, M. Rizki Muhsin, menjelaskan bahwa PSI terus melakukan penguatan organisasi melalui berbagai pembaruan, mulai dari kepemimpinan yang didominasi generasi muda, penerapan sistem one man one vote dalam pemilihan ketua umum, hingga optimalisasi pemanfaatan media sosial sampai tingkat desa dan kecamatan.
Menurut Rizki, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya PSI membangun partai yang lebih terbuka, demokratis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus semakin dekat dengan masyarakat, khususnya kalangan generasi muda.
“Transformasi organisasi yang kami lakukan bertujuan menghadirkan partai yang lebih partisipatif dan mampu menjadi ruang bagi anak muda untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi,” pungkasnya.[MG]
