RUANG INDONESIA, BEKASI – Ketua Harian KONI Kota Bekasi, Agus Irianto, membantah narasi sepihak terkait rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat soal sisa dana hibah KONI Tahun Anggaran 2024. Ia menekankan bahwa BPK hanya meminta agar sisa anggaran itu dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.
“Rekomendasi BPK jelas: sisa penggunaan dana hibah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Agus dalam keterangannya, Sabtu (21/6/2025) malam.
KONI Kota Bekasi, kata Agus, juga telah meminta Inspektorat Kota Bekasi untuk melakukan verifikasi. Hasil kajian itu, menurut dia, sudah diterima dan dijadikan bahan perbaikan tata kelola anggaran.
Agus menekankan, terkait sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang dicantumkan dalam laporan BPK bukan berarti ada penyimpangan. Anggaran itu muncul dari efisiensi belanja, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta keterbatasan regulasi terkait mekanisme hibah yang saat ini tengah dikaji ulang oleh Pemkot Bekasi.
“Tidak ada anggaran yang digunakan secara berlebihan. Kami tetap memegang prinsip patuh pada regulasi,” tegasnya.
Agus juga memastikan tidak terjadi penyelewengan, kehilangan, atau penggelapan anggaran.
Seluruh SiLPA masih berada di kas KONI dan akan digunakan untuk kebutuhan pembinaan olahraga selanjutnya, termasuk operasional dan pengajuan hibah tahun anggaran 2025.
Menurut dia, baik Inspektorat maupun BPK tidak menemukan kerugian daerah dari pemeriksaan yang dilakukan.
“Temuan yang ada hanyalah catatan administratif sebagai bahan evaluasi tata kelola, bukan indikasi pelanggaran hukum atau ditemukannya kerugian negara,” ujarnya.
Agus juga mengimbau media agar menyajikan informasi secara proporsional, sesuai fakta dari pemeriksaan resmi.
“KONI tetap terbuka untuk klarifikasi dan komunikasi lebih lanjut guna menjaga objektivitas informasi dan nama baik institusi olahraga Kota Bekasi,” pungkasnya. (Dn)
