RUANG BEKASI – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman meminta Pemerintah Kota Bekasi memperbarui pemetaan kondisi sekolah negeri, terutama yang mengalami kerusakan dan membutuhkan pembangunan maupun rehabilitasi.
Wildan mengatakan, persoalan tersebut kembali menjadi perhatian setelah pihaknya menerima informasi mengenai pembangunan SMP Negeri 61 di Mustikasari yang hingga kini belum terealisasi. Sekolah tersebut sebelumnya telah melakukan peletakan batu pertama pada 2025.
“Informasi dari dinas, rencananya pembangunan ada di 2027. Padahal sebelumnya kita berharap 2026 sudah mulai pembangunan karena sudah ada peletakan batu pertama,” ujar Wildan, Senin (21/9/2026).
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, perubahan dan penyesuaian anggaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rencana pembangunan. Namun, ia meminta pemerintah memastikan sekolah yang kondisinya mendesak tetap masuk dalam prioritas pembangunan.
Wildan juga menyoroti kondisi sejumlah sekolah lain, termasuk SD Negeri Mustikasari IV yang menurut hasil tinjauannya masih mengalami kerusakan pada bagian atap dan dinding, sementara halaman sekolah masih berupa tanah.
“Potret seperti ini seharusnya tidak boleh ada di Kota Bekasi. Kita minta dinas serius melakukan pemetaan dan mengkolaborasikannya dengan perencanaan pembangunan,” katanya.
Ia menilai, kondisi bangunan sekolah tidak seharusnya dikaitkan semata-mata dengan jumlah siswa. Menurutnya, sekolah dengan jumlah murid yang relatif sedikit tetap membutuhkan fasilitas pendidikan yang layak.
“Ini seperti telur dan ayam. Sekolah muridnya sedikit karena bangunannya jelek, atau bangunannya jelek karena siswanya sedikit. Ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah tetap punya tanggung jawab melakukan perbaikan secara komprehensif,” tegasnya.
Selain persoalan sarana pendidikan, Wildan turut menyoroti rencana penerapan sistem perlindungan sosial berbasis aplikasi yang menjadikan Kota Bekasi sebagai salah satu daerah percontohan.
Menurutnya. penggunaan sistem digital dapat memudahkan masyarakat memperbarui informasi mengenai kondisi sosialnya. Namun, menurutnya, kesiapan petugas dalam merespons laporan masyarakat menjadi faktor yang lebih penting.
“Yang justru perlu dipertanyakan bukan kesiapan masyarakatnya, tetapi kesiapan sistem dan petugas yang menindaklanjuti respons publik. Sudah siap atau belum,” ujarnya.
Wildan berharap, penerapan sistem tersebut tidak mengulang persoalan lambannya mekanisme usul dan sanggah pada sistem sebelumnya. Ia meminta pemerintah memastikan setiap laporan masyarakat dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat.
“Kalau masyarakat Kota Bekasi, saya kira relatif sudah familiar dengan teknologi digital. Tinggal bagaimana perangkat dan sistemnya benar-benar siap merespons,” pungkasnya.[MG]
