RUANG INDONESIA, KOTA BEKASI — Kepala Kesbangpol Kota Bekasi, Nesan Sujana, menyoroti aksi demonstrasi yang berujung perusakan di Gedung DPRD Kota Bekasi, pada Selasa (25/3/2025) kemarin.
Menurutnya, kelompok massa yang melakukan aksi tidak memiliki izin resmi atau surat pemberitahuan, berbeda dengan kelompok mahasiswa yang sebelumnya melakukan demonstrasi secara tertib.
“Yang menyerang sore hari kemarin di dewan tidak ada surat pemberitahuan maupun ke pihak kepolisian. Hanya berupa selebaran informasi seperti flyer,” kata Nesan, Rabu (26/3/2025).
Ia menegaskan, penyampaian aspirasi mestinya dilakukan dengan tertib dan mengikuti jalur resmi. DPRD Kota Bekasi, kata dia, selalu terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat.
“Tempat itu untuk menyampaikan aspirasi. Kalau prosesnya ditempuh secara baik dan benar, ada jalurnya. Semua nomor telepon anggota dewan juga aktif,” ujarnya.
Nesan menyayangkan aksi anarkis yang justru merusak fasilitas negara dan mencoret-coret ruang paripurna. Menurutnya, hal tersebut tidak mencerminkan cara yang arif dan bijaksana dalam menyampaikan pendapat.
“Kita ingin penyampaian aspirasi dilakukan secara sopan, sesuai aturan, dan tidak merusak. Kalau tidak sesuai jalur, berarti ada pelanggaran dan harus diproses hukum,” tegasnya.
Ia juga meminta aparat dan masyarakat menjaga kondusifitas di Kota Bekasi. Pemerintah daerah, lanjut Nesan, mendukung penegakan hukum terhadap pelaku perusakan.
“Kalau demo anarkis seperti ini dibiarkan, bisa berbahaya. Seperti yang dikhawatirkan, kejadian di tempat lain bisa menimbulkan korban jiwa. Ini tidak wajar,” ungkapnya.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Aspirasi tetap dapat disampaikan melalui DPRD, yang selama ini terbuka bagi warga, melalui jalur kota, provinsi, hingga pusat.
“Jangan reaktif berlebihan. Pahami dulu persoalannya. Sampaikan aspirasi dengan santun, informasikan ke aparat supaya terpantau. Jangan sampai ditunggangi pihak tak bertanggung jawab,” tutup Nesan. (Rck)
