RUANG INDONESIA, JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan banyak laporan terkait praktik mark up harga bahan baku pangan pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Laporan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pengelola dapur MBG se-Solo Raya yang diikuti 933 Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi dari Surakarta, Boyolali, Sragen, serta Karanganyar, sebagaimana dikutip dari Detikcom, Kamis (26/2).
“Banyak yang melaporkan mitra memarkup harga di atas HET dan memaksa menerima bahan baku kualitas jelek,” kata Nanik.
Ia menegaskan Kepala SPPG dan para pengawas tidak boleh berkompromi dengan mitra yang melakukan kecurangan.
“Ingat! Jangan pernah mau mengikuti kemauan, apalagi bekerja sama dengan mitra yang memarkup harga bahan baku pangan untuk Program MBG ini, apalagi dengan kualitas bahan pangan yang jelek,” tegasnya.
Nanik juga langsung memerintahkan koordinator wilayah untuk turun ke lapangan guna mengecek dapur-dapur yang diduga melakukan mark up. Ia mengingatkan, risiko hukum akan ditanggung Kepala SPPG apabila temuan tersebut masuk dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kalau BPK menemukan mark up di atas HET, Kepala SPPG yang bertanggung jawab. Mitra bisa ongkang-ongkang, tapi Anda yang berhadapan dengan hukum,” ujarnya.
BGN bahkan mengancam akan memberikan sanksi tegas berupa skorsing terhadap mitra yang terbukti melakukan mark up, membatasi supplier, atau memaksa penggunaan pemasok tertentu.
“Kepala SPPG, sampaikan ke mitra Anda, kalau ketahuan mark up dan hanya menyediakan satu dua supplier saja, akan saya suspend!” kata Nanik.
Ia menambahkan, setiap dapur SPPG wajib melibatkan minimal 15 supplier serta memprioritaskan kelompok tani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, hingga BUMDesa setempat, bukan koperasi bentukan mitra untuk mengakali aturan.
Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, yang mewajibkan program MBG memprioritaskan produk dalam negeri serta pelibatan usaha mikro dan koperasi lokal.
Dengan keterlibatan banyak pemasok lokal, BGN berharap program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian desa. (Yd)
