RUANG INDONESIA, BANDUNG – Dedi Mulyadi mengambil langkah strategis dengan mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2 triliun untuk menjaga keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur prioritas di tengah penurunan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disebut mencapai hampir Rp3 triliun.
Menurut Dedi, langkah tersebut terpaksa ditempuh agar sejumlah proyek besar tidak terhenti akibat keterbatasan ruang fiskal APBD 2026. Beberapa proyek yang menjadi perhatian antara lain Jalur Puncak II, pembangunan underpass, serta jembatan layang (flyover) di sejumlah wilayah di Jawa Barat.
“Terus terang saja untuk mewujudkan itu, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun,” ujar Dedi di Gedung Sate, Bandung, Kamis.
Ia menegaskan pinjaman tersebut bukanlah kebijakan tanpa perhitungan. Dedi memastikan skema cicilan dirancang selesai pada 2030 dan dibatasi hanya selama masa kepemimpinannya, sehingga tidak membebani pemerintahan berikutnya.
“Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar. Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih,” ujarnya.
Adapun sumber pendanaan akan berasal dari skema kredit sindikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB. Skema sindikasi tersebut dipilih untuk menjaga stabilitas likuiditas bank pembangunan daerah, sekaligus memastikan pembiayaan proyek tetap terkendali. (Yd)
