RUANG BEKASI — DPRD Kota Bekasi mendorong Pemerintah Kota untuk segera memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Wakil Ketua Komisi III, Alit Jamaludin menyebut, masa setelah Lebaran menjadi momentum penting untuk mengakselerasi pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat pendapatan daerah dari berbagai sektor strategis yang selama ini menjadi penopang fiskal Kota Bekasi.
Alit menilai, pasca-Lebaran biasanya terjadi peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, kuliner, hiburan, transportasi, hingga transaksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kondisi tersebut harus dibaca secara cermat oleh pemerintah daerah melalui kebijakan yang terukur dan tidak sekadar menunggu penerimaan berjalan secara alami. Pemerintah diminta aktif melakukan optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah tanpa membebani pelaku usaha secara berlebihan,” ujar Alit.
Menurut politisi asal PKB ini, semangat Idul Fitri tidak hanya dimaknai sebagai momentum spiritual dan silaturahmi, tetapi juga sebagai titik awal pembenahan tata kelola pemerintahan yang lebih produktif dan berorientasi pada hasil.
Dalam konteks fiskal daerah, eksekutif perlu menunjukkan keseriusan dalam memperkuat basis PAD melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pembenahan sistem pendataan objek pajak, serta pengawasan terhadap sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah.
Pihaknya juga menyoroti pentingnya inovasi dalam menggali sumber PAD baru, terutama dari sektor yang tumbuh pesat di Kota Bekasi, seperti pusat kuliner, kawasan komersial, parkir, reklame, properti, dan layanan berbasis digital.
Pemerintah daerah pun diminta tidak hanya bergantung pada pola lama, tetapi mulai berani melakukan transformasi sistem pemungutan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel agar kebocoran penerimaan bisa ditekan secara maksimal.
Selain itu, ia menilai pemaksimalan PAD pasca-Lebaran harus diikuti dengan pengawasan ketat terhadap efektivitas penggunaan anggaran.
Pendapatan yang meningkat, kata dia, harus benar-benar dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang nyata, seperti perbaikan infrastruktur lingkungan, penanganan banjir, pengelolaan sampah, transportasi, serta peningkatan kualitas layanan dasar.
“Dengan demikian, masyarakat bisa melihat hubungan langsung antara kepatuhan membayar pajak dengan manfaat pembangunan yang mereka rasakan,” pungkasnya.[MG/ADV]
