RUANG INDONESIA, BOGOR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti pembangunan kawasan wisata yang masif di Puncak sebagai salah satu penyebab utama banjir besar yang melanda wilayah tersebut. Menurutnya, alih fungsi lahan dari kebun teh dan hutan menjadi area rekreasi serta vila telah mengurangi daya serap air, sehingga meningkatkan risiko banjir, termasuk meluapnya Sungai Jayanti.
Dalam pernyataannya, Dedi menyampaikan permohonan maaf kepada warga Bogor atas musibah yang terjadi dan menegaskan pentingnya evaluasi terhadap tata kelola lingkungan di kawasan tersebut.
“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga Bogor atas musibah yang terjadi. Banjir yang meluap luar biasa, termasuk di Sungai Jayanti. Kita memahami bahwa penelitian belum dilakukan, tetapi dari sisi naluri yang saya miliki, salah satu faktor penyebabnya adalah perubahan kawasan Puncak dari kebun teh dan hutan menjadi tempat rekreasi serta bangunan vila yang sangat masif,” ujarnya dalam unggahan video berdurasi 1:58 di akun Instagram pribadinya.
Dedi juga mengkritik keberadaan salah satu objek wisata yang dikelola oleh BUMD Jaswita Jawa Barat bekerja sama dengan PTPN di kawasan Puncak. Menurutnya, proyek tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya aliran air hujan yang berdampak pada masyarakat sekitar.
“Kami juga mohon maaf karena di Puncak ada salah satu objek wisata yang dikelola oleh BUMD Jaswita bekerja sama dengan PTPN, yang menggunakan areal tanah di kawasan Puncak. Tentunya ini memiliki pengaruh terhadap kualitas curah hujan dan aliran air yang cukup berat bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Dedi memastikan pihaknya tidak akan ragu untuk mengevaluasi keberadaan kawasan wisata tersebut. Jika diperlukan, ia siap mengembalikan lahan yang digunakan kembali menjadi kebun teh atau kawasan hutan guna menjaga keseimbangan ekologi dan mencegah bencana serupa di masa mendatang.
“Kami tidak akan segan-segan mengevaluasi keberadaan areal wisata tersebut yang dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat. Jika diperlukan, kita akan mengembalikan kawasan itu menjadi kebun teh atau hutan agar keseimbangan alam tetap terjaga,” pungkasnya.
Dedi menekankan bahwa pembangunan di kawasan hulu harus selaras dengan prinsip keberlanjutan. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting agar kebijakan pembangunan di masa depan tidak mengorbankan keseimbangan alam dan keselamatan masyarakat. (Dn)
