RUANG INDONESIA, KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Wali Kota Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Harris Bobihoe mencanangkan konsep Zero Complaint dalam pelayanan publik sebagai program prioritas 100 hari pasca dilantik menjadi kepala daerah.
Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan respons terhadap pengaduan masyarakat, menjaga stabilitas layanan dasar, serta memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
Direktur Eksekutif Ramangsa Institute, Maizal Alfian, menilai bahwa langkah ini dapat menjadi dasar bagi sistem pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, efektivitasnya tetap harus diuji dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa penyelesaian masalah benar-benar berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah sistem pengaduan masyarakat melalui kanal 112 dan patroli PAMOR di tingkat kelurahan. Meskipun sistem ini disebut mampu merespons laporan dengan cepat, masih diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan tidak ada keluhan yang terabaikan atau hanya diselesaikan di tingkat administratif tanpa solusi nyata,” kata pria yang juga Sekjen IKA Universitas Bhayangkara Jaya, melalui siaran pers, Kamis, (6/3).
Menyinggung soal pasokan air bersih bagi warga yang diklaim tetap terjaga, menurutnya pendistribusian air bersih yang dalam hal ini dilakukan oleh Perumda Tirta Patriot telah melakukan langkah antisipatif pencegahan gangguan distribusi.
“Masyarakat masih berharap adanya perbaikan lebih lanjut dalam hal kualitas dan cakupan layanan air bersih, terutama di wilayah yang sering mengalami gangguan,”ujarnya.
Di samping itu, penanganan bencana juga menjadi perhatian utama, mengingat beberapa kecamatan di Kota Bekasi belakangan dilanda bencana banjir. Pemkot Bekasi langsung mengerahkan tim untuk menangani dampak banjir, termasuk pembersihan lumpur di wilayah-wilayah terdampak.
“Meskipun langkah cepat ini diapresiasi, masyarakat masih menyoroti perlunya solusi jangka panjang untuk mencegah banjir berulang setiap tahun, Menteri Sosial Saifullah Yusuf turut memberikan perhatian terhadap upaya penanganan banjir dan mendorong optimalisasi layanan kesehatan bagi warga terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya bergantung pada respons cepat, tetapi juga pada kesiapan sistem dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak,” tambah Alfian.
Di luar penanganan bencana, Pemkot Bekasi juga memastikan layanan publik tetap berjalan, termasuk di sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Namun, tantangan ke depan adalah menjaga kualitas layanan ini agar tetap konsisten, terutama saat menghadapi situasi darurat.
“Keberhasilan program Zero Complaint tidak hanya diukur dari seberapa cepat respons terhadap laporan masyarakat, tetapi juga dari seberapa efektif solusi yang diberikan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga,”
“Konsep Zero Complaint memang menjadi langkah awal yang positif, tetapi implementasinya tetap membutuhkan evaluasi dan perbaikan agar tidak hanya menjadi slogan. Harapan masyarakat adalah adanya sistem pelayanan publik yang benar-benar bisa diandalkan dalam jangka panjang,” tutupnya.(Dn)
