RUANG INDONESIA, BEKASI – Kualitas layanan Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi kembali menuai sorotan tajam. Buruknya kualitas air bersih yang disalurkan kepada warga, ditambah lambannya respons terhadap keluhan, dinilai berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil, menyatakan bahwa aduan masyarakat mengenai air PDAM yang keruh, berbau, dan tidak layak konsumsi terus bermunculan. Ia menilai kondisi ini sudah sangat memprihatinkan dan harus menjadi perhatian serius dari manajemen Perumda TP.
“Air PDAM ini memang saya bilang buruk, karena kotor dan berbau. Ini harus jadi perhatian serius pengurus PDAM agar memperbaiki kualitasnya,” tegas Kamil saat ditemui awak media, Selasa (29/4/2025).
Lebih lanjut, Kamil mengungkapkan bahwa dirinya telah berkali-kali menyampaikan langsung keluhan masyarakat kepada pihak PDAM, namun hingga kini belum ada tindakan nyata yang menunjukkan perbaikan signifikan.
Ia pun menekankan bahwa polemik layanan Perumda TP ini tak bisa dianggap remeh. Sebab, jika dibiarkan terus menerus, hal tersebut dapat mencoreng wajah pemerintah kota yang sedang gencar mendorong peningkatan kualitas layanan publik.
“Jangan sampai masyarakat terus mengeluh. Ini justru bisa mempermalukan pemimpin daerah. Pelayanan air bersih adalah kebutuhan dasar. Kalau ini saja gagal, kepercayaan publik bisa luntur,” ujar Kamil.
Isu kualitas air bersih yang merosot juga mencuat bersamaan dengan rencana Perumda TPmenaikkan tarif layanan. Menanggapi hal ini, Kamil menilai langkah tersebut sangat tidak tepat.
Menurutnya, sebelum menambah beban biaya kepada masyarakat, Perumda TP harus terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja internal dan sistem distribusi air.
“PDAM harus introspeksi dulu. Warga belum puas, tapi harga sudah naik. Ini bukan saatnya bicara soal tarif, tapi soal tanggung jawab kepada masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, kenaikan tarif hanya bisa diterima jika kualitas air dan pelayanan pelanggan sudah berada di tingkat terbaik.
“Kalau kualitas air sudah baik, warga pasti rela membayar lebih. Tapi sekarang? Jangankan mau bayar lebih, yang sekarang saja belum layak,” pungkasnya.
DPRD Kota Bekasi, kata Kamil, mendesakPerumda TP untuk membuka ruang komunikasi yang lebih transparan dan aktif melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan strategis, termasuk soal perbaikan sistem distribusi dan manajemen keluhan pelanggan.
Pemerintah daerah, menurutnya, juga tidak bisa lepas tangan. Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar reformasi layanan publik benar-benar terasa di masyarakat, bukan hanya sekadar jargon dalam dokumen perencanaan.
“Ini bukan cuma soal air. Ini soal kepercayaan warga terhadap pemerintahnya. Jangan sampai PDAM menjadi titik lemah dalam agenda besar pelayanan publik Kota Bekasi,” tutup Kamil. (Mg/ADVSetwan)
