RUANG INDONESIA, BEKASI – Dunia politik dan pemerintahan Kabupaten Bekasi diguncang isu skandal asmara yang melibatkan dua pejabat publik. PR, seorang perempuan muda berparas cantik yang baru dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW), diduga menjalin hubungan terlarang dengan AEZ yang diduga menjabat sebagai Direktur Usaha di sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bekasi.
Kasus yang semula menjadi perbincangan terbatas di kalangan internal akhirnya meledak ke publik setelah H. Cecep Noor—Ketua DPC PPP Kabupaten Bekasi sekaligus mertua PR—menggelar konferensi pers pada Minggu (20/7/2025) di Hotel Sahid, Lippo Cikarang.
PR duduk sebagai anggota DPRD menggantikan Ade Kuswara Kunang, yang kini menjabat sebagai Bupati Bekasi bersama wakilnya Asep Surya Atmaja, hasil kemenangan Pilkada 2024. Nama PR sebelumnya tak banyak dikenal publik, hingga isu perselingkuhannya mencuat dan menghebohkan jagat perpolitikan lokal.
Beredar informasi bahwa PR, meski berstatus istri sah dari RZ, diduga menjalin hubungan spesial dengan AEZ, petinggi baru di BUMD Kabupaten Bekasi yang juga ditunjuk oleh Bupati Ade Kunang. Hubungan itu diduga sudah berlangsung cukup lama, dan akhirnya terkuak setelah keluarga dari pihak suami PR melakukan penelusuran.
Puncak kemarahan datang dari H. Cecep Noor, yang merasa keluarganya dihancurkan oleh perbuatan tidak bermoral tersebut. Dalam pernyataannya kepada awak media, H. Cecep mengaku sudah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Namun, ia kecewa karena oknum pejabat AEZ dianggap tidak menepati janji.
“Tadinya cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Sudah ada surat pernyataan dan janji tidak mengulangi, tapi nyatanya masih komunikasi mesra, saling memanggil ‘sayang’ dengan PR. Ini bukan hanya soal keluarga, ini soal kehormatan,” kata H. Cecep.
Tak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa anaknya, RZ, suami dari PR, sempat melakukan konfrontasi langsung ke sebuah hotel di Yogyakarta pada 8 Juli 2025, di mana AEZ dan PR diduga bertemu secara langsung. Disebutkan juga bahwa sempat terjadi insiden kekerasan sebagai bentuk pelampiasan emosi.
Tak puas dengan penyelesaian secara kekeluargaan, keluarga RZ kini bersiap menempuh jalur hukum. H. Cecep menegaskan bahwa pihaknya tengah menghimpun seluruh bukti dan siap melaporkan kasus ini ke Mabes Polri, mengingat kejadian tersebar di dua wilayah berbeda.
“Ini bukan soal aib semata, ini tentang keadilan. Apa karena punya jabatan lalu bisa seenaknya menghancurkan rumah tangga orang lain? Kami tidak akan diam,” ujar Cecep yang juga mantan anggota DPRD Bekasi selama 15 tahun itu.
Skandal ini bukan hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tapi juga menyeret institusi pemerintahan. Beberapa tokoh politik lokal menyuarakan pentingnya integritas pejabat publik.
“Gimana mau benar jalankan amanah jabatan kalau moral dan akhlaknya seperti itu. Harus dicopot!” ujar salah satu sumber internal legislatif yang enggan disebutkan namanya.
Saat ini, tekanan publik pun mulai mengarah ke Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Pasalnya, baik PR maupun AEZ merupakan figur yang posisinya tak jauh dari lingkaran kekuasaan bupati. PR berasal dari partai yang sama dengan Bupati, sementara AEZ adalah pejabat yang baru saja ditunjuk.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Ade Kuswara Kunang terkait dugaan skandal yang melibatkan dua orang dekatnya. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi pun belum memberikan klarifikasi apakah akan memproses sanksi etik atau PAW ulang terhadap PR.
Sementara dari pihak PPP, H. Cecep menyebut bahwa ribuan kader partainya telah memberikan dukungan moril atas sikapnya membuka kasus ini ke publik. (Dn)
