RUANG BEKASI — DPRD Kota Bekasi menilai, wajah utama pelayanan publik sesungguhnya terlihat di kantor kelurahan dan kecamatan.
Karena itu, pasca-Lebaran 1447 Hijriah, DPRD meminta pemerintah daerah memastikan pelayanan di level terdekat dengan masyarakat berjalan maksimal, cepat, dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga yang kembali beraktivitas setelah masa libur panjang.
Anggota Komisi I, Sarwin Edi Saputra menegaskan, banyak urusan warga bermula dan berakhir di tingkat kelurahan maupun kecamatan, mulai dari surat pengantar, legalitas administrasi, pengaduan sosial, persoalan lingkungan, hingga layanan kependudukan dasar.
“Bila pelayanan di dua level ini buruk, maka persepsi masyarakat terhadap keseluruhan kinerja pemerintah daerah juga ikut menurun,” tegas Sarwin.
Menurut politisi asal Partai Golkar ini, momen Idul Fitri harus dimaknai sebagai momentum pembenahan dari level paling bawah. Pemerintah daerah tidak boleh hanya fokus pada pencitraan di level pusat kota atau dinas besar, tetapi harus memastikan pelayanan di kantor-kantor wilayah berjalan dengan standar yang sama.
“Masyarakat akan menilai pemerintah bukan dari pidato pejabat, melainkan dari pengalaman langsung saat datang ke loket pelayanan,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga mendorong camat dan lurah untuk lebih aktif memantau persoalan lingkungan yang muncul usai libur, seperti sampah, drainase, gangguan ketertiban, hingga potensi genangan di kawasan padat.
Pemerintah ditingkat wilayah, dinilai harus menjadi garda terdepan dalam merespons masalah warga secara cepat sebelum membesar.
“Jika kelurahan dan kecamatan bekerja baik, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Sebaliknya, jika level terdekat ini lemah, maka slogan pelayanan prima hanya akan berhenti sebagai jargon. Karena itu, legislatif meminta eksekutif benar-benar menaruh perhatian pada pelayanan wilayah,” pungkas Sarwin.[MG/ADV]
