Dedi Mulyadi: Kepala Daerah Se-Jabar Ikut Retreat

RUANG INDONESIA – Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah kader PDIP mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang memunculkan dinamika menarik di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa seluruh kepala daerah di wilayahnya tetap akan mengikuti kegiatan tersebut, meskipun partai telah mengeluarkan larangan resmi.

“Jadi kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega,” ujar Dedi dilansir dari Kumparan.com, Jumat (21/2). Ia menekankan bahwa sebagai kepala daerah, ketaatan utama mereka adalah kepada sistem pemerintahan yang berlaku.

Instruksi Megawati yang tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 pada 20 Februari 2025 itu memerintahkan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang pada 21–28 Februari 2025. Dalam surat tersebut, Megawati meminta agar mereka yang sudah dalam perjalanan segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Namun, Dedi Mulyadi memandang situasi dari sisi administrasi pemerintahan. Menurutnya, anggaran untuk keberangkatan retreat sudah dialokasikan dan terserap oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga pembatalan akan menjadi tidak efisien.

“Se-Jawa Barat semuanya ikut, sampai hari ini ya ikut semuanya. Anggarannya sudah teralokasi dan terserap, jadi enggak mungkin dibatalin,” tegas Dedi.

Larangan dari Megawati ini tak lepas dari situasi politik yang berkembang, terutama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Sebagai bentuk solidaritas, Megawati menginstruksikan para kader untuk tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Di sisi lain, sikap Dedi Mulyadi mencerminkan dilema yang kerap dihadapi pejabat publik yang juga kader partai: apakah mereka harus mengutamakan arahan partai atau menjalankan tugas pemerintahan yang telah terstruktur?

Bagi Dedi, jawabannya jelas. “Kami ini sudah menjadi kepala daerah. Maka ketaatan utama kami sebagai kepala daerah adalah pada sistem pemerintahan yang ada,” katanya. (Dn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *