RUANG INDONESIA, BEKASI – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Melawan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada Jumat, (28/2). Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi atas dugaan tindak pidana korupsi.
Mahasiswa menduga adanya pengurangan volume belanja dalam proyek pemeliharaan irigasi, jalan, dan jaringan pada tujuh pekerjaan pemeliharaan jalan serta pengurangan volume belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan atas enam pekerjaan jalan lainnya yang dikelola oleh Dinas BMSDA Kota Bekasi. Hal ini dinilai dapat berdampak serius terhadap kualitas infrastruktur dan merugikan negara.
Dalam orasinya, Ahmad Maulana selaku koordinator lapangan menyampaikan bahwa aksi ini dilakukan untuk mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi agar segera mengusut tuntas dugaan kasus tersebut.
“Kami merasa kecewa atas dugaan tindakan ini. Pengurangan volume belanja pada proyek-proyek infrastruktur akan berdampak pada kualitas pembangunan dan berpotensi merugikan negara. Oleh karena itu, kami mendesak pihak kejaksaan untuk segera memberikan kejelasan serta menindak tegas oknum yang diduga terlibat,” ujar Ahmad Maulana.
Sebelumnya, massa aksi juga telah melakukan demonstrasi langsung di depan Gedung Dinas Teknis Bersama. Namun, tidak ada satu pun perwakilan dari pihak terkait yang bersedia memberikan keterangan jelas mengenai dugaan korupsi ini.
Adapun para mahasiswa yang diterima langsung oleh Kepala Seksi Pidana Khusus, Haryono menuntut agar Kejaksaan Negeri Kota Bekasi segera bertindak dan memeriksa para pejabat yang diduga terlibat dalam kasus ini. Mereka menegaskan bahwa aksi akan terus berlanjut hingga ada kejelasan dari pihak berwenang. (Dn)
