RUANG INDONESIA, BEKASI – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang berencana mengirim siswa bermasalah ke barak sebagai pendidikan berbasis kemiliteran menuai beragam tanggapan. Di Kota Bekasi, Dinas Pendidikan menyambutnya dengan sikap terbuka, meski hingga kini belum menerima surat edaran resmi dari Pemprov Jabar.
Program yang akan mulai diberlakukan Jumat, 2 Mei 2025 ini disebut sebagai langkah “pendisiplinan” dengan menggandeng TNI dan Polri untuk membina pelajar yang dianggap bermasalah di sekolah.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Warsim Suryana, mengatakan pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut, terutama teknis pelaksanaan dan sasaran kebijakan—apakah untuk siswa SMP, SMA, atau SMK.
“Kami belum bisa bicara banyak karena belum ada surat resmi. Tapi jika dilihat dari sisi pembinaan karakter, secara pribadi saya menilai ini positif. Bisa jadi jalan untuk memperbaiki sikap siswa secara lebih tegas dan terarah,” kata Warsim saat dihubungi, Rabu (30/4/2025).
Menurutnya, keberadaan barak militer bukan untuk menghukum, melainkan membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan mental yang lebih kuat pada siswa.
“Kalau memang nanti ada petunjuk teknis, kami siap menyesuaikan,” tambahnya. (Dn)
