RUANG INDONESIA, BEKASI – Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Faisal, SE, menyoroti ketimpangan pembagian kuota kapitasi antar Puskesmas dan mendesak percepatan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mengoptimalkan layanan BPJS-PBI (Penerima Bantuan Iuran) berbasis APBN.
Dalam kegiatan reses yang digelarnya baru-baru ini, Faisal memilih untuk menyerap langsung aspirasi para kader Posyandu dan Puskesmas, alih-alih mengundang RT atau RW. Langkah ini diambil karena para kader dianggap lebih memahami problematika layanan kesehatan di lapangan.
“Dalam pertemuan kemarin, saya lebih fokus pada tenaga kesehatan lapangan. Banyak keluhan soal sistem kapitasi dan keterbatasan kuota layanan,” ujarnya kepada media, Senin (28/4/2025).
Faisal menjelaskan bahwa skema pembayaran kapitasi di Puskesmas saat ini berkisar antara Rp5.000 hingga Rp8.000 per orang, jauh berbeda dengan rumah sakit yang menggunakan sistem reimbursement. Lebih jauh, distribusi kuota kapitasi antar Puskesmas juga belum merata, menyebabkan ketimpangan layanan.
Dalam upaya mengurai masalah ini, ia menekankan pentingnya pembenahan data penerima bantuan melalui DTKS yang dikelola oleh Dinas Sosial. Menurutnya, sekitar 70 ribu data warga telah siap diinput oleh Dinas Kesehatan, namun prosesnya masih terhambat karena wewenang finalisasi data berada di Dinsos.
“Data yang tidak sinkron menyebabkan satu keluarga bisa dibiayai oleh tiga sumber berbeda: APBD, Pemprov, dan APBN. Ini tidak efisien dan rawan tumpang tindih,” tegasnya.
Faisal juga menyinggung adanya potensi besar dari skema PBI APBN yang saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Menurut informasi yang ia terima, kuota bantuan dari pusat bisa mencapai ratusan ribu, namun lambannya proses input DTKS membuat peluang ini terbuang.
Lebih krusial lagi, penurunan drastis bantuan PBI dari Pemprov Jawa Barat—yang sebelumnya mencapai Rp50 miliar dan kini tinggal Rp2 miliar—harus segera diantisipasi.
“Kalau kita tidak bergerak cepat, akan sulit mempertahankan layanan kesehatan gratis bagi warga tidak mampu. APBD terbatas, maka kita harus optimalkan dana dari pusat,” pungkasnya. (Mg/ADVSetwan)
