RUANG INDONESIA, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG), Ikhsan Nurdjamil, menegaskan bahwa semua pihak harus melihat persoalan penambangan di Raja Ampat secara objektif. Menurutnya, isu-isu yang muncul belakangan ini cenderung dipicu oleh kepentingan tertentu yang bisa mengancam kedaulatan bangsa dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri.
“Kita harus jujur melihat sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam di Indonesia, termasuk di Raja Ampat, yang sejak zaman kolonial hingga era Orde Baru telah dimanfaatkan pihak asing demi kepentingan mereka sendiri. Kini saat Indonesia melalui Menteri ESDM, Bapak Bahlil Lahadalia, mendorong hilirisasi agar rakyat bisa menikmati nilai tambah dari hasil tambang, justru ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memprovokasi masyarakat dengan narasi lingkungan yang tidak sepenuhnya objektif,” ujar Ikhsan, Senin (9/6).
Ikhsan menilai bahwa organisasi Greenpeace yang saat ini getol memprotes kegiatan industri di Raja Ampat juga perlu dikritisi secara objektif.
“Jangan sampai Greenpeace ini dijadikan alat untuk menakut-nakuti masyarakat, padahal dulu mereka sendiri pernah menerima pendanaan dari sumber yang kontroversial. Tahun 2010 saja, Greenpeace pernah menerima dana 29,5 miliar rupiah yang berasal dari hasil judi lotere di Belanda dan Eropa. Lalu di mana independensi mereka sekarang? AMPG mengusulkan untuk dibubarkannya Greenpeace sebab kami anggap organisasi terselubung Boneka Bisnis Asing,”,tegas Ikhsan.
Ia juga mengingatkan bahwa negara-negara maju selama ratusan tahun telah menjarah kekayaan alam negara-negara berkembang.
Namun, saat negara-negara berkembang ingin tumbuh dengan memanfaatkan kekayaan alam sendiri, mereka justru ditekan melalui kampanye lingkungan yang seringkali ditunggangi oleh kepentingan tertentu.
“Jangan sampai kampanye lingkungan ini malah dipakai sebagai alat untuk menghambat pertumbuhan industri nasional kita, padahal yang kita perjuangkan adalah agar negara ini bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kita ingin rakyat Indonesia sejahtera melalui hilirisasi, bukan hanya menjadi penonton di rumah sendiri,” tegas Ikhsan.
PP AMPG, kata Ikhsan, akan selalu mendukung kebijakan hilirisasi yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia menilai, hilirisasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Kami tegaskan, AMPG akan berdiri di garda terdepan untuk mengawal kebijakan hilirisasi ini. Kami juga mengajak semua pihak untuk lebih objektif dalam melihat kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah. Kalau ada yang keberatan, sebaiknya mereka juga transparan terkait siapa yang mendanai aktivitas mereka selama ini,” kata Ikhsan.
Ia menambahkan, ke depan Indonesia harus menjadi pemain utama dalam rantai pasok global, bukan lagi sekadar pengekspor bahan mentah.
“Kedaulatan energi dan sumber daya mineral ada di tangan bangsa Indonesia sendiri. Dengan kepemimpinan yang kuat, kita optimistis ini akan membawa kesejahteraan bagi rakyat,” tutup Ikhsan. (Dn)
