RUANG INDONESIA, BEKASI – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tahun 2024 hanya mencapai Rp2,8 triliun dari target Rp3,3 triliun atau sekitar 80 persen. Padahal, Kota Bekasi dikenal sebagai daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi se-Jawa Barat, yakni sebesar Rp279 triliun.
Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi, menyebut penyebab utama kegagalan ini adalah kebocoran pajak di berbagai sektor. Mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga pajak hotel dan restoran.
“Bapenda saya nilai tidak memiliki data detail, misalnya jumlah kamar hotel dan meja restoran yang bisa dikenai pajak,” ujar Mulyadi, Kamis (26/6/2025).
Sistem tapping box—alat pencatat transaksi di restoran—diduga sengaja dimatikan saat akhir pekan saat pengunjung ramai. Ini membuka celah kolusi antara petugas pajak dan pengusaha.
“Gaya hidup mewah oknum pegawai Bapenda bukan rahasia lagi,” ucap Mulyadi.
Ia juga menyinggung pajak reklame milik mantan pejabat yang tidak ditagih. Selain itu, banyak laporan BPHTB dilaporkan di bawah harga pasar.
“Selisihnya ke mana? Siapa yang menikmati?” katanya.
Sementara itu, sistem Bapenda yang masih manual disebut menimbulkan biaya tinggi, kurang transparan, serta rawan kesalahan data.
“Di era digital, ini jelas ketinggalan zaman,” tegasnya.
Laporan BPK Jawa Barat 2024 menemukan piutang PBB-P2 yang tidak mutakhir dalam sistem sesmiop senilai Rp1,58 miliar.
BPK merekomendasikan agar Wali Kota Bekasi melakukan pengawasan dan kontrol ketat terhadap pengelolaan piutang.
Mulyadi menilai akumulasi masalah tersebut menunjukkan gagalnya Bapenda dalam mengelola keuangan daerah. Ia mendesak Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk melakukan evaluasi total dan memberi sanksi kepada pihak yang lalai.
“Kalau tidak ada tindakan tegas, kebocoran ini akan terus terjadi dan PAD akan makin anjlok,” pungkasnya. (Dn)
