RUANG INDONESIA, BEKASI – Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (FORKIM), Mulyadi menilai polemik tunjangan DPRD Kota Bekasi tidak hanya harus dilihat dari sisi legalitas, tetapi juga etika dan empati publik.
Menurutnya, meski dasar hukum pemberian tunjangan tersebut sah secara yuridis, hal itu belum tentu sejalan dengan standar moral masyarakat.
“Kita harus ingat, sesuatu yang legal belum tentu etis. Terlebih, kinerja legislatif selama ini masih jauh dari kata memuaskan,” kata Mulyadi dalam keterangannya, Selasa (10/9/2025).
Mulyadi juga menyoroti ekspresi kegembiraan sejumlah anggota dewan saat menerima fasilitas tambahan. Ia menilai sikap itu justru memperlebar jurang antara elite politik dengan rakyat yang tengah berjuang menghadapi mahalnya kebutuhan pokok sehari-hari.
“Apa pun alasannya, tunjangan miliaran rupiah itu tetaplah sebuah kemewahan. Sementara di luar sana, rakyat kecil masih berteduh di warung reyot atau gubuk sederhana yang bahkan kini tergusur,” tegasnya.
Ia menilai, momentum polemik ini seharusnya menjadi titik balik untuk mereset arah perjalanan bangsa.
Menurutnya, Indonesia perlu membangun ulang sistem keuangan pemerintah yang lebih transparan dan berkeadilan.
Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki peluang besar untuk mengambil langkah berani dalam menata ulang pengelolaan fiskal negara.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, masyarakat akan merasa dipermainkan. Potensi ketidakpuasan sosial bisa berkembang menjadi problem kelas, bahkan meluas ke isu etnis dan SARA. Karena itu, wakil rakyat semestinya berhemat dan menunjukkan empati, bukan sebaliknya,” ujarnya.
Mulyadi juga menekankan perlunya menghadirkan kurikulum etika publik dalam sistem politik nasional. Dengan begitu, setiap kebijakan, baik terkait pangan, perumahan, maupun bantuan sosial, benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
“Negeri ini membutuhkan pendidikan etika parlementarianisme. Tanpa itu, wakil rakyat akan terus terjebak dalam ilusi seolah mewakili kedaulatan rakyat, padahal yang diperjuangkan hanyalah kepentingan kelompok. Presiden Prabowo harus menempatkan etika publik sebagai kerangka utama agar demokrasi kembali ke jalurnya,” pungkas Mulyadi.(DN)
