RUANG INDONESIA, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah menunda sementara rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India yang akan digunakan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Permintaan penundaan ini disampaikan karena Presiden Prabowo Subianto masih berada di luar negeri.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR telah menyampaikan pesan kepada pemerintah agar proses impor tersebut tidak dilanjutkan sebelum ada pembahasan lebih lanjut di tingkat presiden.
Menurutnya, keputusan strategis semacam ini perlu menunggu arahan langsung dari kepala negara.
Dasco menegaskan, setelah Prabowo kembali ke Tanah Air, rencana impor pikap tersebut akan dibahas bersama jajaran menteri terkait.
“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri,” ujar Dasco di gedung parlemen, Jakarta, Senin (23/2).
Selain itu, DPR akan mendorong agar presiden meminta masukan serta melakukan perhitungan menyeluruh terkait kesiapan industri otomotif dalam negeri.
“Langkah ini dianggap krusial agar kebijakan impor tidak justru merugikan produsen lokal yang dinilai memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan kendaraan komersial tersebut,” ucap Dasco.
Sebelumnya diketahui, pengadaan ratusan ribu unit pikap secara utuh (CBU) dari India telah dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, salah satu BUMN yang terlibat dalam proyek Koperasi Merah Putih.
Dalam pengadaan itu, Agrinas menggandeng dua produsen otomotif asal India, yakni Mahindra & Mahindra dan Tata Motors, dengan nilai kontrak mencapai Rp24,66 triliun.
Kebijakan impor tersebut menuai kritik dari kalangan industri otomotif nasional.
Sejumlah produsen dalam negeri menyatakan mampu memenuhi kebutuhan kendaraan pikap untuk program pemerintah, sehingga mempertanyakan keputusan impor yang dinilai kurang berpihak pada industri lokal. (Yd)
