RUANG INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah memastikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan naik pada tahun ini. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, meski wacana penyesuaian tarif sudah dikaji sejak tahun lalu.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, rencana kenaikan iuran yang sebelumnya dihitung oleh Menteri Kesehatan belum akan direalisasikan dalam waktu dekat.
“Belum-belum (tahun ini). (Wacana kenaikan iuran) baru kalkulasi Menteri Kesehatan. Karena kondisi dan keadaan, kita putuskan untuk tidak dinaikkan dulu,” kata Muhaimin di sela-sela acara bertajuk “Meningkatkan Ketahanan Psikososial sebagai Fondasi Pemberdayaan Masyarakat” di Jakarta, Jumat (27/2).
Ia menjelaskan, kebutuhan penyesuaian iuran sebenarnya telah dianalisis sejak tahun lalu. Langkah itu dipertimbangkan agar keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan tetap terjaga dan kualitas pelayanan kepada peserta dapat ditingkatkan.
“Kalkulasinya memang agar pelayanannya menjadi baik, dibutuhkan kenaikan. Itu sejak tahun lalu. Analisis kebutuhan naik itu sejak tahun lalu,” ujarnya.
Menurut Muhaimin, saat ini pemerintah menanggung lebih dari 60 persen pembiayaan dalam program BPJS Kesehatan.
Skema tersebut mengedepankan mekanisme subsidi silang, di mana peserta yang mampu turut membantu pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu.
“Pemerintah sudah menanggung lebih dari 60 persen tanggungan. Terus, yang mampu mestinya harus membantu yang lemah,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa jika penyesuaian tarif dilakukan, kebijakan itu tidak akan berdampak pada masyarakat Desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional karena mereka ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Ia menegaskan, potensi kenaikan iuran hanya akan menyasar kelompok masyarakat kelas menengah dan atas. (Yd)
