RUANG BEKASI — Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dinilai perlu menjadi momentum untuk kembali melihat sejauh mana masyarakat telah merasakan makna kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu indikatornya dinilai dapat dilihat dari kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Ketua Umum Solidaritas Masyarakat Indonesia (SOMASI), Budi Ariyanto mengatakan, kemerdekaan tidak semata-mata dimaknai sebagai terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan, tetapi juga bagaimana negara mampu menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, adil dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Budi, pelayanan publik merupakan salah satu bentuk paling nyata kehadiran negara. Masyarakat seharusnya tidak merasa kesulitan ketika mengakses berbagai layanan dasar, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial hingga fasilitas publik.
“Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, masyarakat harus semakin merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya melalui pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan dan tidak diskriminatif,” ujar Budi di Kota Bekasi, Senin (17/8/2026).
Ia menilai, perkembangan teknologi dan digitalisasi pelayanan publik harus mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun, transformasi digital tersebut juga harus tetap memperhatikan warga yang memiliki keterbatasan akses maupun kemampuan dalam menggunakan teknologi.
“Jangan sampai digitalisasi justru menjadi hambatan baru bagi masyarakat. Teknologi harus menjadi alat untuk mempermudah, bukan membuat masyarakat semakin kesulitan mendapatkan pelayanan,” katanya.
Budi juga menyoroti pentingnya perlakuan yang setara bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh pelayanan pemerintah. Menurutnya, kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah maupun warga yang memiliki keterbatasan akses teknologi harus mendapat perhatian khusus.
Selain kualitas pelayanan, ia menilai respons pemerintah terhadap pengaduan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Setiap keluhan, kata dia, harus dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan bukan sebagai bentuk gangguan terhadap pemerintah.
“Ketika masyarakat menyampaikan keluhan, pemerintah harus hadir memberikan solusi. Dari situlah kepercayaan masyarakat kepada negara akan tumbuh,” ungkapnya.
Budi berharap, momentum HUT ke-81 RI dapat mendorong pemerintah di berbagai tingkatan untuk terus melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik maupun kemajuan teknologi, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Makna kemerdekaan harus bisa dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya bendera Merah Putih yang berkibar, tetapi kemerdekaan juga harus hadir ketika rakyat mendapatkan hak pelayanan dari negara secara layak, adil dan manusiawi,” pungkas Budi.[MG]
