RUANG INDONESIA, BOGOR – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memimpin penyegelan empat lahan perusahaan di Cisarua, Bogor, yang diduga melakukan perusakan lingkungan. Kerusakan ini dianggap sebagai salah satu faktor pemicu bencana alam, seperti banjir, di wilayah Jabodetabek.
Penyegelan dilakukan di kawasan resapan PT Perkebunan Nusantara I – Unit Agrowisata Gunung Mas dengan dukungan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Zulhas menegaskan bahwa kawasan ini merupakan daerah lindung yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan.
“Melihat perkembangan setelah mendapatkan data lengkap, saya menugaskan Menteri Lingkungan Hidup untuk menertibkan kawasan-kawasan yang termasuk daerah lindung dan taman nasional. Ini wilayah hulu yang seharusnya menyerap air, bukan dibangun,” kata Zulhas saat penyegelan seperti dikutip dari Kumparan.com, Kamis (6/3).
Setidaknya ada tujuh dugaan pelanggaran oleh PT Perkebunan Nusantara I, termasuk perluasan lahan wisata tanpa izin, penambahan jenis kegiatan wisata, serta tidak melakukan pemantauan erosi tanah dan kualitas lingkungan. Pelanggaran ini dinilai membahayakan ekosistem daerah tersebut.
Selain PT Perkebunan Nusantara I, tiga perusahaan lain yang disegel adalah Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan, PT Jaswita Jabar, dan Eiger. Perusahaan-perusahaan ini diduga tidak memanfaatkan lahan sesuai fungsinya, sehingga menyebabkan air hujan tidak terserap maksimal dan berkontribusi terhadap bencana alam.
“Tindakan ini dilakukan sesuai aturan dan Undang-Undang. Jika ada bangunan yang tidak sesuai peruntukan dan merusak lingkungan, maka harus disegel dan dibongkar,” tegas Zulhas.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut kawasan resapan ini sangat penting untuk menampung air hujan dan mencegah banjir di Jabodetabek. “Kalau daerah ini rusak, air akan langsung turun ke Jakarta dan berpotensi memperparah banjir,” ujarnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan bahwa penyegelan ini bertujuan agar perusahaan mengembalikan fungsi lahan seperti semula. “Saya meminta PTPN kembali ke rencana bisnisnya sebagai perusahaan perkebunan. Jangan malah memperluas kegiatan wisata,” kata Dedi.
Dedi juga mengapresiasi dukungan Menko Bidang Pangan dalam menegakkan aturan bagi perusahaan yang menyalahgunakan lahan. “Untung ada Menko yang mau mem-backup. Kalau tidak, mungkin kita kesulitan dalam menindak tegas pelanggaran seperti ini,” tambahnya.
Pemerintah berharap langkah ini menjadi peringatan bagi perusahaan lain agar tidak menyalahgunakan lahan dan mengabaikan lingkungan. Dengan pengawasan ketat, kawasan resapan air di Cisarua bisa kembali berfungsi optimal, sehingga risiko bencana banjir di Jabodetabek bisa diminimalkan. (Dn)
