RUANG INDONESIA, BOGOR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan akan memproses secara hukum pelaku pemotongan dana kompensasi untuk sopir angkutan kota (angkot) di Kabupaten Bogor. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk premanisme yang tak bisa ditoleransi, meskipun uang yang dipotong telah dikembalikan kepada para sopir.
“Alhamdulillah kabarnya uangnya sudah dikembalikan. Tapi tetap, itu tindakan premanisme, meski dilakukan oleh pegawai berseragam atau kelompok organisasi,” tegas Dedi dalam unggahan di akun Instagram resminya, Sabtu (5/4/2025).
Dana kompensasi sebesar Rp1 juta diberikan kepada sopir angkot sebagai bagian dari kebijakan peliburan kendaraan non-prioritas selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. Namun, sejumlah sopir mengaku hanya menerima Rp800 ribu karena dipotong dengan alasan “sumbangan sukarela”.
Dedi, yang akrab disapa KDM, menyatakan bahwa dalih semacam itu tidak bisa dijadikan pembenaran atas praktik pemotongan dana bantuan.
“Untuk yang memotong dengan alasan bantuan sukarela, Anda tidak bisa tenang sebab saya akan proses hukum. Saya tidak suka uang kecil dipotong lagi. Saya tidak suka hal yang bersifat premanisme,” ujarnya.
Ia meminta Dinas Perhubungan dan Organda Jawa Barat untuk menelusuri kasus ini lebih dalam. Tak hanya itu, pemerintah provinsi juga akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Sebagai bentuk tanggung jawab cepat, Dedi telah mengganti langsung uang yang dipotong dari para sopir angkot. Namun ia menegaskan, penggantian uang bukan berarti kasus selesai.
“Jangan kira karena uang sudah dikembalikan, lalu urusan selesai. Ini soal perlakuan tidak adil terhadap rakyat kecil. Kalau dibiarkan, ini akan jadi budaya,” tambahnya.
Program kompensasi ini diberikan kepada 1.322 sopir angkot di Kabupaten Cianjur dan Bogor, serta ratusan pengemudi becak dan delman di daerah lain seperti Garut, Cirebon, dan Tasikmalaya.
Kasus pemotongan dana ini membuka mata soal potensi penyimpangan dalam distribusi bantuan sosial, meski kebijakan peliburan angkot selama Lebaran terbukti efektif mengurai kemacetan.
Data Dinas Perhubungan Jabar mencatat peningkatan signifikan kecepatan lalu lintas di jalur-jalur utama seperti Garut–Bandung dan Garut–Tasikmalaya.
Namun keberhasilan kebijakan tersebut kini dibayangi oleh persoalan integritas aparat dan oknum di lapangan.
“Kalau mereka yang berseragam ikut main kotor, rakyat kecil mau percaya ke siapa?” tutup Dedi. (Dn)
