RUANG INDONESIA, JAKARTA – Perusahaan teknologi finansial PT Crowde Membangun Bangsa kini tengah menjadi sorotan publik usai mencuatnya dugaan penggelapan bantuan dana petani di wilayah Cianjur.
Bantuan yang semestinya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani justru diduga tidak sampai ke tangan penerima manfaat, dan hal ini memicu reaksi keras dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Berdasarkan penelusuran redaksi Ruang Indonesia, Crowde dikenal sebagai perusahaan fintech yang berdiri sejak 2015 dan fokus pada pembiayaan sektor pertanian melalui skema crowdfunding.
Dengan misi membantu petani kecil mengakses modal usaha, Crowde sempat digadang-gadang sebagai pelopor inovasi pembiayaan berbasis digital di sektor agrikultur.
Namun, kepercayaan terhadap perusahaan tersebut mulai terguncang setelah beberapa kelompok tani di Cianjur mengaku tidak menerima bantuan sebagaimana dijanjikan.
Sejumlah laporan bahkan menyebutkan adanya indikasi manipulasi dan dugaan penggelapan dalam proses penyaluran dana kepada para petani yang melibatkan juga bank milik Provinsi Jawa Barat yakni, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. atau BJB.
Tercatat, CROWDE bekerjasama dengan Bank BJB sejak tahun 2019 sebagai partner offtaker, kemudian pada tahun 2021 berubah menjadi KUR Linkage.
Namun kini, skema kerjasama antara dua pihak tersebut diperbarui menjadi program channeling yang bertujuan sebagai wadah penyaluran dana untuk para petani di daerah, khususnya di Jawa Barat.
“Jika benar ada penyimpangan, ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi bentuk pengkhianatan terhadap rakyat kecil,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi dalam cuplikan videonya di kanal Youtube resminya saat menerima audiensi para petani korban dugaan penggelapan tersebut.
Terlepas persoalan di atas, beberapa waktu lalu, J Trust Bank juga telah melaporkan sejumlah pimpinan Crowde atas dugaan penggelapan dan penipuan dalam penyaluran kredit pertanian.
Nama-nama seperti Yohanes Sugihtononugroho (mantan CEO sekaligus Co-Founder), Andrew Yeremia P.L. Tobing (Direktur Utama), dan Noviani Suryawidjaja (Direktur) masuk dalam laporan tersebut.
Tak hanya itu, jajaran komisaris seperti Adryan Hafizh dan Ahmat Sahri, serta beberapa staf operasional juga ikut dilaporkan.
Sebagai respons atas krisis ini, pada bulan Maret 2025 lalu, Magdalena Joyce Andries diangkat sebagai CEO baru menggantikan Yohanes.
Dalam pernyataan singkatnya, manajemen menyebut sedang melakukan evaluasi internal dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang. Namun hingga saat ini, belum ada klarifikasi terbuka dari perusahaan terkait detail kasus yang menimpa mereka. (Dn)
