RUANG INDONESIA, BEKASI – DPRD Kota Bekasi mulai mendorong langkah strategis dalam pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang dengan mengusulkan pembentukan badan pengelola khusus, seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Usulan ini dinilai sebagai solusi atas kompleksitas masalah persampahan yang tak kunjung tuntas di kawasan tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, H. Suryo Harjo, menyatakan bahwa permasalahan di TPST Bantar Gebang tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Menurutnya, perlunya reformasi kelembagaan agar penanganan persoalan sampah bisa lebih fokus, cepat, dan profesional.
“Sudah saatnya ada badan yang khusus mengelola TPST. DLH terlalu terbebani dan tidak bisa optimal menjalankan fungsi lainnya seperti pengendalian polusi udara dan penanganan limbah industri,” ujarnya, Kamis (8/5/2025).
Ia mencontohkan skema BLUD yang telah diterapkan di sektor kesehatan melalui RSUD dan puskesmas. Dengan model serupa, pengelolaan TPST bisa dilakukan secara lebih fleksibel, profesional, dan terarah.
Lebih dari itu, Suryo menyoroti ketimpangan dalam pemberian Bantuan Keuangan (Bandek) dari Pemprov DKI Jakarta yang selama ini hanya menyasar area sekitar TPST. Padahal, gangguan akibat lalu lintas truk sampah juga dirasakan warga di sepanjang rute distribusi.
“Wilayah seperti Jalan Sultan Agung dan Jatiasih juga merasakan bau dan kemacetan, tapi tidak pernah masuk dalam skema kompensasi. Ini harus dievaluasi,” tegasnya.
Terkait rencana Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang tengah diwacanakan oleh Pemkot Bekasi, Suryo menilai pendekatan tersebut belum cukup konkret. Ia mendorong langkah nyata dalam bentuk pembentukan badan pengelola terlebih dahulu, yang dapat melibatkan unsur lintas sektoral.
“KPBU masih dalam tataran rencana jangka panjang. Tapi kondisi di lapangan sudah mendesak. Badan khusus bisa menjadi solusi jangka menengah yang realistis dan segera dijalankan,” pungkasnya. (Mg/ADVSetwan)
