Buntut Longsor TPA Sumurbatu: Bisnis Air Limbah Kini dalam Sorotan DPRD

Longsoran TPA Sumurbatu (Dok.Ist)

RUANG INDONESIA, BEKASI – Rabu (9/7/2025) pagi ini, Komisi II DPRD Kota Bekasi berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) di TPA Sumurbatu, Bantargebang.

Dari suratnya, politisi Kalimalang tersebut akan menemui Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Menurut sumber, pertemuan tersebut direncanakan berlangsung pukul 10.00–13.00 WIB di UPTD TPA Sumurbatu dan UPTD Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik (BLUD UPTD PALD).

Belum diketahui secara pasti perihal sidak tersebut. Dugaan sementara sidak dilakukan untuk mencari penyebab pasca longsornya TPA Sumurbatu yang berdampak merusak area kerja BLUD UPTD PALD.

Dampak kerusakan ini tak bisa dipandang remeh, mengingat BLUD UPTD PALD merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar pada tahun 2024, yakni sebesar Rp9,7 miliar—melebihi target awal sebesar Rp4,7 miliar.

Berkat pencapaian tersebut, pimpinan BLUD UPTD PALD, Andrea Sucipto, meyakini bahwa perusahaan ini akan mampu melangkah ke level nasional pada 2025.

Untuk merealisasikan cita-cita itu, mereka mencanangkan visi: “Merajai Pengelolaan Air Limbah Nasional.”

Dari sini dapat dilihat besarnya perputaran uang dalam bisnis pengelolaan air limbah, yang melibatkan berbagai perusahaan besar, baik swasta maupun berskala nasional.

Beberapa perusahaan ternama yang telah menjalin kontrak kerja sama, antara lain PT PGN, HokBen, McDonald’s Indonesia, KFC, dan PT Richeese.

Uniknya, berdasarkan informasi yang diperoleh, BLUD UPTD PALD hanya memiliki 10 kendaraan operasional. Sisanya menggunakan skema kerja sama operasional dengan pihak ketiga.

Dengan skala sebesar ini, pengelolaan air limbah bisa saja diserahkan kepada BLUD di daerah terdekat melalui sistem setoran sebagai pemilik kontrak.

Nah, jadi bisa dipahami mengapa kerusakan ini mendapat perhatian khusus?

Ada perputaran uang yang disinyalir mencapai puluhan miliar rupiah per tahunnya. Semoga wakil rakyat mampu menguak secara terang besaran nilai tersebut yang selama ini cenderung senyap. (**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *