RUANG INDONESIA, JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp36,6 triliun per 21 Februari 2026.
Angka tersebut setara 10,9 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk MBG yang ditetapkan sebesar Rp335 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyampaikan bahwa implementasi Program MBG terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga 21 Februari 2026, program ini telah menjangkau 60,24 juta penerima manfaat dan dilaksanakan oleh 23.678 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Ini adalah angka terakhir 21 Februari 2026, sehingga kalau kita lihat di akhir 2025 itu 53,8 juta penerima, saat ini sudah 60,24 juta penerima,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin, (23/2).
Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, capaian tersebut menunjukkan lonjakan yang sangat besar.
Pada awal 2025, jumlah penerima Program MBG tercatat sebanyak 549.669 orang yang dilayani oleh 246 SPPG, dengan realisasi anggaran sebesar Rp45,2 miliar.
Suahasil juga menegaskan bahwa sebaran penerima MBG telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
“Saya juga bisa menyampaikan bahwa sebaran penerima ini ada di seluruh daerah di Indonesia. Ada di Sumatera 12,3 juta, Sulawesi 4,4 juta, dan seterusnya,” jelasnya.
Adapun serapan anggaran MBG bergerak relatif cepat pada awal tahun. Pada Januari 2026 saja, realisasi anggaran program ini telah mencapai Rp19,5 triliun. Penyaluran tersebut turut mendorong peningkatan belanja barang pemerintah.
Menurut Suahasil, total realisasi belanja barang pada Januari 2026 mencapai Rp25,9 triliun, yang sebagian besar dipengaruhi oleh keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.
“Belanja barang juga terjadi peningkatan, utamanya karena pada Januari 2026 Makan Bergizi Gratis terus berlangsung,” tuturnya.
Selain belanja barang, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) lainnya, antara lain belanja pegawai sebesar Rp19,3 triliun, belanja modal Rp1,2 triliun, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp9,5 triliun.
Secara keseluruhan, realisasi belanja K/L mencapai Rp55,8 triliun atau tumbuh 128,9 persen, setara 3,7 persen dari target APBN.
Sementara itu, belanja non-K/L tercatat sebesar Rp76,1 triliun, sehingga total belanja pemerintah pusat mencapai Rp131,9 triliun atau tumbuh 53,3 persen.
Dengan tambahan realisasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp95,3 triliun, total belanja negara hingga 31 Januari 2026 tercatat mencapai Rp227,3 triliun, mencerminkan akselerasi belanja negara untuk mendukung program prioritas pemerintah. (Yd)
