RUANG INDONESIA, BEKASI – Meski realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tahun lalu hanya berhenti di angka 85 persen, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi memasang target lebih agresif pada 2026.
Tahun ini, Bapenda optimistis capaian PAD bisa menembus 93 persen dengan menggenjot pengawasan dan penyisiran wajib pajak potensial.
Upaya tersebut dilakukan dengan memaksimalkan seluruh sektor pendapatan daerah, terutama dari pajak-pajak yang dinilai masih memiliki potensi besar namun belum tergarap optimal.
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Bapenda Kota Bekasi, Agustinus Prakoso, mengungkapkan bahwa hingga awal tahun 2026, realisasi PAD murni baru berada di kisaran 12 persen secara progresif.
“Tetapi kita punya target pastinya, agar sebisa mungkin untuk realisasi PAD kita bisa di dongkrak lebih baik dibandingkan pada tahun sebelumnya,” ucap dia melalui keterangannya, Kamis (26/02).
Agustinus menjelaskan, capaian 12 persen tersebut belum memasukkan kontribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang selama ini menjadi tulang punggung PAD Kota Bekasi.
“Sehingga diharapkan kalau misalkan dari awal triwulan pertama ini realisasi pendapatan kita di genjot secara optimal dan bekerjasama secara baik. Maka, tidak menutup kemungkinan bilamana realisasi tersebut tercapai hingga di akhir tahun,” sambungnya.
Ia menegaskan, seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan telah diminta untuk aktif menyisir potensi wajib pajak di setiap sektor, khususnya wajib pajak yang selama ini dinilai belum patuh.
“Termasuk di dalamnya menyisir kepada WP Hotel, Rumah Makan ataupun lainnya, yang mereka masih menunggak pajak agar bisa dibayarkan secara kewajiban,” tuturnya.
Selain pengawasan lapangan, Bapenda juga menyiapkan langkah evaluasi menyeluruh jika ditemukan hambatan dalam optimalisasi penerimaan pajak.
“Tetapi proses evaluasi ini, tidak hanya dibidang Wasdal aja. Melainkan juga di bidang bidang lainnya, apa kendala dan sumbatan di potensi WP. Jadi sekali rapat eksekusi, jadi engga ada kebocoran pendapatan lagi yang terjadi,” pungkasnya. (MG)
