RUANG BEKASI — Bawaslu Kota Bekasi kembali menggelar kegiatan Ngaji Demokrasi atau Ngadem Jilid ke-10 sebagai ruang untuk bertukar gagasan, memperluas perspektif, serta membaca berbagai isu demokrasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kota Bekasi untuk terus menjaga ruang diskusi dan pendidikan demokrasi, termasuk di masa di luar tahapan Pemilu dan Pemilihan.
Koordinator Divisi (Kordiv) Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kota Bekasi, Basan Saiful Nurdin mengatakan, demokrasi membutuhkan ruang dialog yang terbuka agar berbagai persoalan dapat dipahami secara lebih kritis dan komprehensif.
Menurutnya, Ngadem tidak hanya menjadi forum internal untuk membahas persoalan kepemiluan, tetapi juga menjadi ruang bertukar pandangan terhadap isu-isu aktual yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan demokrasi.
“Ngaji Demokrasi kami hadirkan sebagai ruang untuk bertukar gagasan dan memperkaya cara pandang kita dalam melihat berbagai persoalan demokrasi. Demokrasi itu dinamis, sehingga kita juga harus terus belajar dan membaca perkembangan isu yang ada,” ujar Basan, dikutip Selasa (1/9/2026).
Ia mengatakan, keberadaan forum diskusi menjadi penting untuk menjaga pemahaman seluruh pihak terhadap nilai-nilai demokrasi. Terlebih, dinamika politik dan sosial terus berkembang serta membutuhkan kemampuan untuk memahami persoalan secara objektif.
“Melalui ruang seperti ini, kami ingin membangun kebiasaan berdiskusi, bertanya, memberikan pandangan, sekaligus belajar dari berbagai perspektif. Dengan begitu, pemahaman kita terhadap demokrasi tidak berhenti hanya pada teori,” katanya.
Basan menjelaskan, kegiatan pendidikan demokrasi merupakan bagian penting dari upaya membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan demokrasi.
Sebelumnya, Bawaslu Kota Bekasi juga terus melakukan berbagai kegiatan pendidikan politik dan kepemiluan dengan menyasar kelompok masyarakat, termasuk generasi muda dan pemilih pemula.
Dalam sejumlah kegiatan sebelumnya, Bawaslu Kota Bekasi mengedepankan pendekatan komunikasi yang disesuaikan dengan karakter peserta agar isu demokrasi dapat disampaikan secara lebih dekat dan mudah dipahami.
“Substansi demokrasi tentu penting, tetapi cara menyampaikannya juga harus menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Karena itu, kami terus mencoba membangun komunikasi yang lebih dialogis agar masyarakat merasa dekat dengan isu demokrasi,” ujarnya.
Menurut Basan, pendidikan demokrasi tidak hanya dilakukan ketika tahapan Pemilu berlangsung. Pemahaman masyarakat harus terus dibangun secara berkelanjutan agar kesadaran terhadap hak dan kewajiban politik semakin kuat.
Ia berharap, Ngadem Jilid ke-10 dapat menjadi wadah untuk melahirkan diskusi yang sehat, terbuka dan kritis terhadap berbagai persoalan demokrasi.
“Kami ingin ruang-ruang seperti ini terus hidup. Karena demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang mau berdiskusi, mau mencari informasi, dan memiliki kesadaran untuk ikut menjaga proses demokrasi,” pungkasnya.
Ngadem sendiri menjadi salah satu upaya Bawaslu Kota Bekasi dalam menjaga keberlanjutan pendidikan demokrasi melalui pendekatan diskusi dan pertukaran gagasan. Bawaslu Kota Bekasi juga tercatat terus menjalankan program edukasi kepemiluan kepada berbagai kelompok masyarakat di luar tahapan Pemilu.
Melalui Ngadem Jilid ke-10, Bawaslu Kota Bekasi berharap diskusi mengenai demokrasi tidak hanya menjadi konsumsi kelompok tertentu, melainkan dapat terus berkembang menjadi kesadaran bersama dalam membangun kehidupan demokrasi yang lebih matang dan partisipatif.[MG]
