RUANG INDONESIA – Pembatalan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di Bantar Gebang, Kota Bekasi, menjadi sorotan publik.
Proyek dengan investasi senilai Rp1,5 triliun ini semula diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan sampah di kota tersebut.
Namun, alih-alih menjadi inovasi lingkungan menuju energi terbarukan, proyek ini justru berujung pada sengketa hukum yang membuka celah-celah potensi praktik korupsi dalam pengadaan publik.
Konsorsium EEI – MHE – HDI – XHE, yang sempat memperoleh skor tertinggi dalam proses tender pada tahun 2023 silam, menggugat Pemerintah Kota Bekasi dengan nomor register: 91/G/2024/PTUN.BDG setelah hasil pemilihan mitra kerja sama mereka dibatalkan pada 13 Juni 2024.
Gugatan tersebut akhirnya kandas setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung menolak permohonan mereka pada 11 November 2024.
Keputusan yang Berpijak pada Regulasi
Pembatalan ini bukan tanpa alasan. Raden Gani Muhammad, yang saat itu menjabat sebagai Pj. Wali Kota Bekasi, menemukan bahwa tiga tahapan utama dalam Pasal 28 Permendagri No. 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah tidak terpenuhi.
Tahapan yang diabaikan mencakup penyusunan kesepakatan bersama, penandatanganan kesepakatan, serta persetujuan dari DPRD.
Berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pemerintah Kota Bekasi menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek ini.
Jika tetap dilanjutkan, proyek tersebut berisiko menimbulkan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara.
Potensi Korupsi yang Mengancam
Keputusan PTUN Bandung untuk menolak gugatan konsorsium berlandaskan tiga aspek utama, yaitu kewenangan, prosedural, dan substansi. Pj. Wali Kota Bekasi memiliki kewenangan untuk membatalkan proyek jika ditemukan pelanggaran regulasi.
Proses pembatalan pun dilakukan berdasarkan rekomendasi lembaga pengawas hukum, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip hukum administrasi negara.
Lebih jauh, terdapat beberapa indikasi kuat yang menunjukkan potensi korupsi dalam proyek ini menurut Putusan Pengadilan tersebut, di antaranya:
- Pelanggaran Prosedural
Skema awal proyek ini menggunakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), tetapi kemudian diubah menjadi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU) tanpa prosedur yang benar. Perubahan ini bertentangan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa. - Indikasi Konflik Kepentingan
Ditemukan potensi konflik kepentingan antara panitia tender dan peserta seleksi, yang dapat berujung pada proses seleksi yang tidak transparan dan merugikan persaingan sehat. - Risiko Kerugian Negara
Jika proyek ini dipaksakan tanpa memenuhi regulasi yang berlaku, ada potensi besar negara mengalami kerugian finansial dalam jumlah signifikan. - Temuan Lembaga Pengawas
Kementerian Dalam Negeri, LKPP, Kejaksaan, dan KPK telah memberikan rekomendasi untuk membatalkan proyek ini guna mencegah penyalahgunaan wewenang.
Potensi Solusi: Pengajuan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)
Meskipun proyek ini dibatalkan karena alasan regulasi dan potensi penyimpangan, Pemerintah Daerah masih memiliki peluang untuk mengusulkan proyek ini sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Jika berhasil masuk dalam daftar PSN, proyek ini dapat memperoleh dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam bentuk perizinan yang dipercepat, insentif fiskal, hingga kepastian hukum yang lebih kuat.
Tata Cara Pengajuan sebagai PSN:
- Identifikasi dan Justifikasi Proyek
Pemerintah daerah harus mengajukan dokumen yang menjelaskan urgensi proyek, manfaatnya bagi masyarakat, serta kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait. - Koordinasi dengan Kementerian Terkait
Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bekasi harus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan proyek ini selaras dengan kebijakan lingkungan dan energi nasional. - Pengajuan ke Komite Percepatan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
Setelah mendapatkan dukungan dari kementerian terkait, dokumen usulan diajukan ke KPPIP yang bertugas menilai kelayakan proyek. - Evaluasi dan Penetapan oleh Presiden
Jika memenuhi syarat, proyek ini akan diusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai PSN melalui Peraturan Presiden. - Pelaksanaan dengan Pengawasan Ketat
Setelah disetujui, proyek harus dilaksanakan dengan mengikuti aturan ketat terkait pengadaan barang dan jasa, serta mendapatkan pengawasan dari lembaga terkait untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Pentingnya Kepastian Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa kepatuhan terhadap regulasi dalam pengadaan barang dan jasa sangatlah krusial. Jika proyek ini dibiarkan berjalan tanpa koreksi, risiko penyimpangan bisa menjadi semakin besar.
Keputusan PTUN Bandung mengingatkan kita bahwa aspek hukum administrasi negara memiliki peran penting dalam mencegah potensi korupsi.
Namun, di sisi lain, proyek ini masih bisa dihidupkan kembali dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis hukum.
Dengan mengajukannya sebagai PSN, Pemerintah Kota Bekasi dapat memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai regulasi, mendapatkan dukungan nasional, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan keterbukaan dalam proses tender, diharapkan proyek-proyek serupa dengan nilai investasi yang besar dapat dijalankan dengan lebih baik di masa mendatang, demi kepentingan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. (TIM)
