RUANG INDONESIA, KOTA BEKASI – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa segala dugaan mengenai perubahan fungsi lahan yang disebutkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait permasalahan alih fungsi lahan menjadi penyebab banjir di kawasan Jawa Barat harus didukung dengan data yang valid sebelum diambil langkah lebih lanjut.
Ia menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta di lapangan.
“Setiap kebijakan harus didasarkan pada data yang akurat. Kami tidak bisa hanya berasumsi atau mengambil keputusan berdasarkan opini tanpa verifikasi yang jelas. Oleh karena itu, Kemendagri akan memastikan ada koordinasi antara kementerian terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BUMN, serta pihak lainnya,” ujar Bima, Rabu (5/3).
Pernyataan ini merespons komentar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menyinggung perubahan fungsi lahan Perkebunan Nusantara (PTPN) yang diduga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana, termasuk banjir di wilayah aglomerasi Jakarta dan sekitarnya di akun IG pribadinya.
Bima menegaskan bahwa isu lingkungan dan tata ruang merupakan hal yang kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan keputusan sepihak. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah juga harus dilibatkan dalam kajian menyeluruh terhadap perubahan fungsi lahan, termasuk melihat dampak jangka panjangnya terhadap ekosistem dan mitigasi bencana.
Selain itu, ia menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam rapat Kabinet Merah Putih telah menekankan pentingnya sinergi dalam menangani bencana.
Oleh karena itu, Kemendagri akan mendorong sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi bencana serta perencanaan pembangunan wilayah aglomerasi.
“Koordinasi ini bukan hanya untuk menangani bencana yang sedang terjadi, tetapi juga untuk mencegah masalah serupa berulang di masa depan,” tutup Bima.
Dengan adanya koordinasi lintas sektor dan pendalaman data yang valid, pemerintah berharap setiap kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. (Rck)
