RUANG BEKASI — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia semestinya tidak hanya dimaknai melalui upacara, pemasangan bendera maupun berbagai kegiatan seremonial. Kemerdekaan, sejatinya, harus dirasakan masyarakat melalui meningkatnya kesejahteraan, terbukanya kesempatan ekonomi serta hadirnya pembangunan yang berpihak kepada kebutuhan rakyat.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, KH Saifuddin Siroj yang menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang menurutnya perlu dikaji secara lebih serius agar tidak justru menghambat pembangunan dan mempersempit ruang masyarakat untuk berkembang.
Saifuddin mengaku resah jika efisiensi anggaran dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Menurutnya, efisiensi memang penting dalam tata kelola pemerintahan, tetapi jangan sampai berubah menjadi alasan untuk mengurangi program yang secara langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan warga.
“Efisiensi itu penting, tetapi jangan sampai efisiensi justru membuat pembangunan berhenti. Jangan sampai masyarakat yang akhirnya menjadi korban dari kebijakan tersebut,” ujar Saifuddin di Kota Bekasi, Rabu (19/8/2026).
Ia menegaskan, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan masyarakat memperoleh ruang yang cukup untuk tumbuh, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, keagamaan maupun pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan tidak selalu harus dimaknai dengan pembangunan fisik. Investasi terhadap manusia, pemberdayaan kelompok masyarakat, dukungan terhadap pelaku usaha, kegiatan sosial, pendidikan dan penguatan kehidupan keagamaan juga merupakan bagian dari pembangunan yang tidak boleh diabaikan.
“Kalau anggaran dipangkas kemudian kegiatan masyarakat ikut terhambat, program pemberdayaan berhenti, dan ruang masyarakat untuk berkembang semakin sempit, lalu di mana letak kemerdekaan yang dirasakan rakyat?” tegasnya.
Saifuddin pun secara khusus menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran di tingkat Pemerintah Kota Bekasi. Ia menilai, pemerintah daerah harus melihat kebijakan efisiensi bukan semata dari sisi angka dan penghematan, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat.
Ia khawatir, pemangkasan atau pembatasan anggaran pada sejumlah sektor justru membuat berbagai program yang seharusnya menjadi instrumen pengembangan masyarakat tidak berjalan optimal.
“Pemerintah jangan hanya melihat berapa rupiah yang bisa dihemat. Harus dilihat juga berapa banyak masyarakat yang kehilangan kesempatan karena anggaran itu tidak lagi tersedia,” katanya.
Menurut Saifuddin, pemerintah daerah seharusnya memiliki keberanian untuk menentukan skala prioritas. Program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat, menurut dia, semestinya menjadi bagian yang harus dipertahankan.
Ia mengingatkan, Kota Bekasi memiliki masyarakat yang sangat beragam dengan kebutuhan yang terus berkembang. Karena itu, pemerintah tidak boleh membatasi kreativitas dan aktivitas warga hanya karena alasan efisiensi.
“Jangan sampai efisiensi menjadi semacam rem pembangunan. Pemerintah justru harus menjadi penggerak. Kalau semua dibatasi, bagaimana masyarakat mau maju?” katanya mengingatkan.
Untuk itu, di momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Saifuddin mengajak pemerintah untuk kembali melihat makna kemerdekaan dari perspektif masyarakat.
Menurutnya, kemerdekaan bukan hanya terbebas dari penjajahan, tetapi juga terbebas dari ketidakberdayaan, kemiskinan, keterbatasan akses dan minimnya kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.
Ia menilai, pemerintah memiliki tanggung jawab moral sekaligus konstitusional untuk menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kesejahteraan rakyat bukan hadiah dari pemerintah. Itu kewajiban pemerintah. Negara hadir untuk memastikan rakyatnya memiliki kehidupan yang layak dan kesempatan untuk berkembang,” tegas Saifuddin.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Bekasi tidak menjadikan efisiensi sebagai kebijakan yang bersifat menyamaratakan seluruh sektor. Menurutnya, ada program yang memang bisa dihemat, tetapi ada pula program yang justru harus diperkuat karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Kalau memang harus efisiensi, silakan. Tetapi efisiensi jangan sampai mematikan pembangunan dan jangan sampai mengorbankan masyarakat. Yang harus dipangkas adalah pemborosan, bukan kesempatan rakyat untuk berkembang,” katanya.
Saifuddin juga mendorong adanya keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan kepada masyarakat mengenai arah efisiensi anggaran, termasuk sektor apa yang dipangkas, apa alasannya dan bagaimana dampaknya terhadap pelayanan publik serta pembangunan.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang rakyat dikelola dan untuk apa anggaran tersebut digunakan.
“Jangan sampai masyarakat hanya diminta memahami efisiensi, tetapi tidak diberikan penjelasan yang cukup. Pemerintah harus transparan. Karena anggaran itu uang rakyat,” ujarnya.
Ia berharap, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pemangku kebijakan di Kota Bekasi. Pemerintah, kata dia, harus memastikan kebijakan pembangunan tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk bergerak dan meningkatkan kesejahteraannya.
“Jangan hanya merayakan kemerdekaan dengan slogan. Ukur kemerdekaan dari kehidupan rakyat. Kalau rakyat semakin sulit berkembang karena kebijakan pemerintah sendiri, berarti ada yang harus dievaluasi,” pungkas Saifuddin.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh kehilangan keberpihakan kepada masyarakat dalam menjalankan kebijakan fiskal. Efisiensi seharusnya menjadi instrumen untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan tepat sasaran, bukan menjadi alasan untuk mengurangi hak masyarakat atas pembangunan dan pelayanan yang layak.
“Kemerdekaan harus terasa di rumah-rumah warga, di usaha mereka, di pendidikan anak-anak mereka, dan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya terlihat di baliho dan seremoni,” tutupnya.[MG]
